Jakarta, Faktualbisnis.com
Analis Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Alhamdi Alfi Fajri mengatakan volume perkembangan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di DKI Jakarta mengalami peningkatan 1 juta pengguna di 2023. Ini adalah bentuk upaya strategis lebih masif lagi bagaimana hijrah ke pembayaran konvensional ke digital.
Alfi menambahkan, BI diberikan mandat oleh Undang- undang menjalankan otoritas moneter sistem pembayaran. Otoritas sistem pembayaran adalah mata uang dan non tunai. Seluruh sistem pembayaran harus mengusung asas perlindungan konsumen.
Seiring dengan misi 2045 dalam Indonesia berdaulat adil dan makmur, mendigitalisasikan sistem pembayaran adalah membantu percepatan pertumbuhan ekonomi digital.
” Pada 2010 masyarakat kalau berbelanja membawa uang kas yang banyak, membawa tas dan dompet, sejak COVID 2019 atau transaksi digital terjadi masyarakat hanya membawa Handphone,” katanya dalam Diskusi Publik” Peran Media Masa Dalam Meningkatkan Transaksi Non Tunai Melalui QRIS, di Jakarta (24/10/ 2023).
Ekosistem Pelaku ekonomi digital lanjutnya tumbuh semakin besar dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal berbelanja banyak aplikasi digital, baik dalam untuk bertransportasi ada Ojol, mau hiburan ada Traveloka dll. Dengan terus mengamati perkembangan digital di indonesia, BI menghadirkan sistem pembayaran yang cepat, Mudah dan aman salah satunya adalah QRIS,” imbuhnya.
Pertumbuhan sistem pembayaran dari konvensional ke digital Indonesia terus mengalami peningkatan,” Indonesia masuk ke peringkat 4 di 2022 setelah Cina, India dan AS ,” katanya.
Lebih jauh Alfi menghimbau terkait faktor keamanan pengguna, agar menjaga kerahasian info pribadi dan tidak disebarluaskan. ” Dalam hal menjaga faktor keamanan pengguna wajib menjaga info pribadi seperti PIN, Fassword untuk tidak boleh disebarluaskan,” katanya. Dalam hal menjaga faktor keamanan pengguna wajib menjaga info pribadi seperti PIN, Fassword untuk tidak boleh disebarluaskan.
DKI lanjutnya mengalami perkembangan volume bulanan, pada Agustus 2023 volume transaksi mencapai 61 persen dengan sebaran Jakarta Selatan paling besar yakni 41,5 persen sedangkan Jaktim 6,1 persen.” Saya mendorong penguatan sosialisasi media lebih berperan aktif dalam mengupayakan QRIS semakin tinggi lagi,” katanya.
Selanjutnya BI terus bekerjasama dengan stakeholder, berkolaborasi dengan lembaga, penyelenggara event sebagai salah satu upaya percepatan pertumbuhan QRIS di jakarta. ” Saat ini sudah 100 lebih yang memiliki ijin di jakarta,” katanya.
Yufrizal Kepala Divisi Implementasi KEKDA Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Mengatakan, sistem pembayaran dari masa kemasa terus berevolusi, dimulai dari barter, uang logam, uang kertas, cek, e.money hingga ATM.
Pada Maret 2020 ketika terjadinya krisis yang disebabkan pandemi COVID 19 perkembangan QRIS luar biasa walau sebelumnya sudah ada apk keuangan digital lain seperti OVO, Dana dll. ” Ini akan membingungkan ketika semua aplikasi keuangan digital antri di setiap kasir, pada Agustus 2019 QRIS hadir untuk semua sistem pembayaran,” kata Yufrizal.
Dia menambahkan pada 1 Oktober 2020 tidak boleh lagi sistem pembayaran QRIS yang tidak bisa di scan dalam setiap transaksi. ”Bank Indonesia(BI) Provinsi DKI terus mensosialisakan penggunaan QRIS ditempat tempat rumah ibadah dan para pelaku UMKM. Makanya BI dapat penghargaan terkait inovasi QRIS dan DKI juara pertama dalam Tim Percepatan pembayaran digitalisasi daerah yang terus meng edukasi penggunaan manfaat QRIS di masyarakat,” katanya.
Yufrizal menambahkan meningkatnya era digitalisasi pasca pandemi di 2020, kita jauh sebelumnya sudah membuat payment digital. “Karena uang menjadi salah satu media penyebaran virus COVID, di BI uang masuk kita karantina selama 14 hari, kita sortir, kita terapkan SOPnya pada waktu pandemi,” ujarnya.
Berdasarkan data statistik yang dimiliki Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), volume transaksi QRIS mencapai 112 juta transaksi per September 2022. Jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 53 juta transaksi jika dibandingkan dengan volume transaksi pada akhir tahun 2021.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi XI, Dr. Hj. Anis Byarwati mengatakan, untuk memastikan optimalisasi layanan digital ini, pihalnya terus mendorong pemerintah untuk penyediaan infrastrukturnya. “Kami dorong pemerintah untuk kerja keras dalam hal infrastruktur untuk memastikan digitalisasi dapat di akses secara merata di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Anis juga mengatakan, bahwa media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah pada masyarakat. “Media massa adalah salah satu kunci untuk menyampaikan kebenaran dari satu kejadian atau kebijakan atau apa yang dikerjakan oleh para wakil yang dipilih rakyat dan para pejabat publik,” kata Anis. (Alya)