Menteri Tito Ingin Pembangunan Perbatasan “Menggigit” Seperti Geliat Kemajuan Desa

Jakarta, Faktualbisnis.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ingin transformasi pembangunan perbatasan lebih “menggigit” seperti yang diperlihatkan geliat kemajuan desa saat ini.

“Desa-desa sudah mengeliat, banyak sekali yang sudah menunjukan kemajuan. Tapi perbatasan, beliau (Presiden Jokowi) merasa belum menggigit,” jelas Menteri Tito dalam rapat dengan DPR di Ruang Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menteri Tito menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk daerah perdesaan tercatat sebesar Rp70 triliun per tahun sejak dari 2015. Untuk itu, dirinya meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan, kemungkinan tambahan alokasi dana untuk pengembangan kawasan perbatasan.

Total Anggaran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.717.285.968.789

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan (Timwas Perbatasan) DPR RI, Rachmat Gobel, yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa, sejalan dengan misi Presiden Jokowi tentang pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan kawasan perbatasan harus ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Selanjutnya, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Untuk itu, setelah pandemi berakhir, kini pemerintah harus kembali fokus untuk mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan, ” jelasnya.

Gobel menjelaskan anggaran untuk membangun kawasan perbatasan juga sempat terhambat seperti anggaran lainnya karena penanganan Covid-19.

Saat pemerintah sudah mengumumkan peralihan status dari pandemi ke endemi, perlu dibahas ulang program-program pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.

“Tidak ada lagi pandemi, sudah menjadi endemi, tentu program-program yang selama ini agak terhambat perlu kita bahas kembali. Bagaimana kita bisa lebih mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, karena ini menyangkut kedaulatan negara,” ujarnya. (Ikh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *