Kunjungi DIY, DPR Berharap Kesenjangan Ekonomi di Yogyakarta Dapat Dikurangi

Yogyakarta, Faktualbisnis.com

Senin (29/4/2024) Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 ke Yogyakarta dengan dua mitra kerja, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kunjungan kerja dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kinerja wilayah pada tugas yang diemban mitra kerja DPR pada Provinsi Yogyakarta. Turut hadir dalam kegiatan ini, Anis Byarwati, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS.

Dalam tanggapannya, Anis menyoroti tentang ketimpangan antar wilayah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, DIY menempati ketimpangan ekonomi tertinggi se-Indonesia dengan angka 0,439.

Diantara faktor yang memungkinkan DIY memiliki ketimpangan yang sangat tinggi, salah satunya dipaparkan tentang kontribusi terkait dengan perguruan tinggi.

DIY merupakan salah satu provinsi favorit untuk Pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang mungkin pendatang melanjutkan Pendidikan di DIY kemudian mempengaruhi struktur ekonomi di DIY. Kondisi ini menjadi tugas dan perhatian bersama seluruh Kementerian Lembaga terkait untuk memperbaikinya.

“Kita perlu memiliki Solusi yang konkrit. Bagaimana sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi DIY. Dan apa strategi yang akan diterapkan untuk menurunkan ketimpangan yang ada,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi perhatian wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini adalah tentang konsumsi rumah tangga dengan angka 61,90% yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat DIY cukup baik. “Berarti konsumsi rumah tangganya masih kuat dan ekonomi Jogja ditumpu oleh factor domestik,” kata Anis.

Jika angka eksport hanya 5,14% dengan inflasi yang tinggi, nilai tukar itu tidak terlalu menghantam Masyarakat. Sehingga konsumsi rumah tangga tetap bisa bertahan dan masih menyumbang sangat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi DIY.

Terakhir, legislator dari Jakarta Timur ini memberikan apresiasi kepada BI yang telah berperan dalam membantu meningkatkan industri pengolahan di daerah sehingga masing-masing kabupaten memiliki komoditas unggulan masing-masing. Anis berpesan agar BI terus memperdalam perannya itu sehingga tantangan dan penanganannya dapat terumuskan dengan baik.

“Semoga tantangan yang disampaikan sudah memiliki penanganannya. Termasuk solusi untuk rantai distribusi bahan makanan pokok terutama beras dan minyak goreng yang panjang, yang sangat berpengaruh terhadap harga,” tutupnya. (Alya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *